Naypyitaw – Para penentang kudeta militer di Myanmar terus menyerukan lebih banyak unjuk rasa dan aksi mogok kerja. Puluhan ribu orang ikut dalam unjuk rasa akhir pekan untuk memprotes pelengseran dan penahanan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi.
Seperti dilansir Reuters, Senin (8/2/2021), unjuk rasa yang digelar di Myanmar pada Minggu (7/2) waktu setempat tercatat sebagai yang terbesar sejak Revolusi Saffron tahun 2007 yang dipimpin biksu-biksu Buddha untuk membantu mendorong reformasi demokrasi yang kemudian dihambat kudeta terbaru pada 1 Februari lalu.
“Para demonstran dari setiap sudut Yangon, silakan datang dengan damai dan bergabung dengan pertemuan orang-orang,” ucap aktivis setempat, Ei Thinzar Maung, via Facebook dengan memakai jaringan VPN untuk menggalang pengunjuk rasa meskipun ada pemblokiran media sosial di negara itu.
Maung menuturkan bahwa lokasi dan waktu pertemuan akan diumumkan kemudian hari. Maung yang mantan ketua kelompok mahasiswa ini mencuat sebagai salah satu wajah gerakan protes baru di Myanmar.
Sejauh ini, unjuk rasa atau yang disebut ‘pertemuan’ itu berlangsung damai, tidak seperti penindakan berdarah terhadap unjuk rasa tahun 1988 dan 2007 lalu.
Konvoi truk militer terlihat melintas di Yangon pada Minggu (7/2) malam waktu setempat, yang memicu kekhawatiran bahwa situasi bisa berubah.
Belum ada komentar dari pemerintah militer soal unjuk rasa tersebut.
Selain menggelar aksi turun ke jalanan, aksi protes juga dilakukan melalui kampanye ketidakpatuhan sipil yang melibatkan para dokter dan tenaga medis Myanmar yang melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes mereka terhadap kudeta militer.
Belakangan, para guru dan pegawai pemerintah juga ikut bergabung.
“Kami meminta staf pemerintah dari semua departemen untuk tidak masuk kerja mulai Senin,” cetus aktivis setempat lainnya, Min Ko Naing, yang juga veteran demonstran tahun 1988 yang pertama kali membuat Suu Kyi menonjol.
Militer Myanmar menahan Suu Kyi sejak 1 Februari lalu saat melancarkan kudeta dan mengumumkan pengambilalihan kekuasaan. Kini, kekuasaan atas Myanmar berada di tangan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang akan memimpin Myanmar selama masa darurat selama setahun ke depan.